Tingginya tensi di Laut China Selatan masih belum juga turun. Setelah hubungan Amerika Serikat dengan China menegang, kini Jepang ikut 'gerah' dengan sikap China di Laut China Selatan. Dalam kajian pertahanan tahunannya, Jepang menuduh China terus meneruskan klaim teritorialnya di Laut China Timur dengan lebih kuat dari tahun tahun sebelumnya.
Para analis pun menyoroti bagaimana Beijing telah menjadi ancaman jangka panjang dan lebih serius daripada Korea Utara dengan senjata nuklirnya. Pemerintah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyetujui kajian yang mengatakan China terus berusaha untuk mengubah status quo di Laut China Timur dan Laut Cina Selatan. Beijing juga menyebarkan disinformasi sambil memberikan bantuan medis kepada negara negara yang terpukul keras oleh wabah pandemi corona.
Buku putih itu menggambarkan intrusi tanpa henti oleh kapal kapal China di perairan sekitar sekelompok pulau yang diklaim oleh kedua negara di Laut China Timur, yang dikenal sebagai Senkakus oleh Jepang dan Diaoyus oleh China. Hal ini juga merujuk pada penciptaan dua distrik administratif sepihak China di Laut Cina Selatan, di mana Beijing memiliki klaim yang tumpang tindih dengan Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan. Kedua distrik, bernama Xisha dan Nansha, masing masing menggunakan nama China untuk menyebut Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly yang disengketakan.
Buku putih itu muncul ketika sekutu keamanan Jepang, AS, mengeluarkan tantangan langsung terhadap klaim di Laut China Selatan oleh Beijing. Di mana Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan untuk menolak semua klaim China di luar wilayah teritorial 12 mil laut di sekitar Kepulauan Spratly. Washington telah berdebat dengan Beijing tentang berbagai masalah mulai dari perdagangan hingga tanggapan virus corona dan aksi China terhadap hak asasi manusia.
Meskipun Abe telah menjadi pendukung setia AS, ia juga telah fokus membangun hubungan yang lebih dekat dengan China yang merupakan mitra dagang terpenting Jepang setelah AS yang telah dirusak oleh perselisihan mengenai pendudukan perang dan perselisihan wilayah.